RSS

Variabel “Kesempatan”

Dengan nilai atau paradigma yang berlaku pada masyarakat Indonesia saat ini dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha pemberantasan korupsi melalui penurunan niat  membutuhkan waktu yang sangat lama dan kemungkinan gagal Bahkan kegiatan-kegiatan pemberantasan korupsi melalui penurunan niat cenderung sebagai seremonial belaka yang tidak akan menimbulkan dampak sehingga cenderung mendapatkan respon “negatif” dari masyarakat. Saat ini masyarakat tidak lagi membutuhkan ceramah-ceramah tetapi bukti dan hasil yang nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kegiatan-kegiatan seremonial juga menunjukkan seakan-akan korupsi bukanlah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Negara juga sudah dalam keadaan gawat korupsi. Untuk itu biarlah pemberantasan korupsi melalui pengurangan niat dan pembentukan karakter yang berintegritas diserahkan kepada masyarakat itu sendiri melalui pendidikan masyarakat (Departemen Pendidikan) dan pendidikan Agama (Departemen Agama). Sedangkan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi (Kejaksaan, Kepolisian, KPK, BPK, BPKP dan lembaga negara lainnya) fokus kepada peningkatan resiko korupsi dan penghilangan kesempatan korupsi.

Perbuatan korupsi akan terjadi minimal dengan adanya dua syarat yaitu niat dan kesempatan (secara matematis korupsi dituliskan sebagai fungsi perkalian dari niat dan kesempatan) maka walaupun niat melakukan korupsi besar (bahkan sampai tak terhingga) perbuatan korupsi masih dapat dihilangkan dengan menolkan nilai kesempatan (menghilangkan kesempatan untuk korupsi). Pendekatan pemberantasan korupsi dengan mengurangi kesempatan lebih bersifat praktis karena lebih melihat bagaimana sistem bekerja. Secara teoritis bahwa dalam kondisi ideal kesempatan dapat diturunkan sampai pada tingkatan nol, yang berarti korupsi akan menjadi nol (tidak ada). Kesempatan korupsi, dapat diasumsikan sebagai suatu kegagalan sistem (failure of system), dimana sistem masih dianggap belum sempurna (failure) jika masih ada kesempatan korupsi. Analisis failure (kegagalan sistem) dapat dilakukan dengan cara:

  1. Identifikasi variabel-variabel yang ikut serta dalam keseluruhan proses.

  2. Identifikasi keseluruhan proses dalam satu kesatuan sistem

  3. Identifikasi dan analisis failure dalam keseluruhan proses

  4. Identifikasi dan analisis variabel yang berkontribusi dan mendukung failure

  5. Sistem kontrol dan early warning system

Dari hasil identifikasi dan analisis variabel yang terlibat dalam proses, prosesnya sendiri, jenis failure dan variabel yang berkontribusi positif terhadap failure maka dapat ditentukan perbaikan-perbaikan terhadap failure/ kegagalan sistem tersebut. Semakin tepat hasil analisis tersebut maka akan semakin menyempurnakan sistem yang berarti menurunkan korupsi sampai pada tingkatan nol.

Sudah barang tentu bahwa analisis adalah orang yang memahami keseluruhan sistem (orang yang ahli dalam sistem tersebut). Dia harus memahami secara mendalam dan detail tentang variabel-variabel yang ikut serta dalam keseluruhan proses, proses-proses yang ada dalam sistem, failure yang mungkin terjadi dan penyebab failure tersebut pengaruh/ kontribusi variabel-variabel lain terhadap failure, serta pengaruh dari perubahan sistem terhadap sistem-sistem lainnya. Dengan keahlian tersebut maka dia akan mampu memberikan solusi dan alternatif untuk menghindari failure.

Sistem juga harus dikontrol. Penyimpangan terhadap sistem haruslah dengan segara teridentifikasi (early warning system). Semisal jika kita berkendaraan maka naiknya temperatur mesin karena kegagalan sistem pendingin (radiator) akan langsung kelihatan di dash board. Untuk itu sistem haruslah dapat diprediksi bagaimana kerjanya, dijaga dan dirawat dan secara rutin melakukan pengecekan di area-area yang kemungkinan terjadinya failure dan memastikan semua sistem berjalan baik sebagaimana desainnya (failure risk analisys)

Dalam bukunya, Robert Klitgaard menyebutkan bahwa rumus korupsi dalam konteks sistem adalah:

C=D+M-A

dimana, C =  Corruption, D = Discretionary, M = Monopoly dan A = Accountability.

Dapat diketahui bahwa semua lembaga-lembaga negara diberikan oleh UU hak-hak Monopoly dan Discretionary sehingga akan selalu cenderung korup. Area untuk mengurangi korupsi hanya pada Accountability. Untuk itu kita harus memikirkan dan berjuang untuk membentuk sistem yang Akuntabel pada semua sistem yang berhubungan dengan sistem publik seperti sistem anggaran, sistem pajak, sistem bea cukai, sistem penegakan hukum, sistem pengadaan publik, sistem pelayanan publik, sistem pertambangan, sistem kesehatan, sistem infrastruktur, dll.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: