RSS

“The Logical Gap”

Lebih dari satu dekade masa reformasi telah berjalan. Masa yang diharapkan memberikan koreksi terhadap regim sebelumnya yang dianggap bergelimang dengan lumpur korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mengakibatkan terampasnya hak politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Beberapa UU yang berhubungan dengan hal tersebut telah berhasil dibuat seperti UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan lain lain.Tidak banyak kemajuan dan peningkatan kualitas hidup yang dirasakan masyarakat selama lebih dari satu dekade masa reformasi tersebut, bahkan berdasarkan survey dari suatu lembaga survey yang diumumkan pada bulan Juni 2011, lebih dari 60% responden menginginkan untuk kembali kepada rezim Soeharto, rezim yang digulingkan oleh masa reformasi karena dianggap koruptif, kolutif dan nepotism. Ada “MISSING LINK” antara cita-cita reformasi dengan fakta dan kenyataan.

Lebih fokus pada korupsi. Memang isu korupsi menjadi isu yang sangat hangat, dibicarakan terus-menerus hampir di semua media massa. Tetapi seakan isu korupsi hanyalah untuk isu hukum dan politik saja dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan peningkatan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Padahal berdasarkan alasan philosofis pemberantasan korupsi sebagaimana disebutkan dalam diktum UU 30 tahun 2002 bahwa pemberantasan korupsi adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.Transparansi International Indonesia (TII) mengeluarkan hasil survey bahwa IPK Indonesia pada tahun 2010 adalah 2.8 skala 10 (nilai 10 berarti bebas dari korupsi), tahun 2009 adalah 2.8 dan tahun 2008 adalah 2.6. Nilai ini menempatkan Indonesia pada negara paling korup di dunia.
Tetapi pada saat pejabat-pejabat Indonesia ditanyakan responnya terhadap survey tersebut, malah mempertanyakan keabsahan survey tersebut. Dengan enteng pejabat tersebut mengatakan bahwa korupsi memang terjadi di instansinya dan berbagai peningkatan dalam usaha pemberantasan korupsi telah dilakukan sehingga IPK tersebut tidak menggambarkan merajalelanya korupsi di instansinya. Ada “MISSING LINK” antara kenyataan dan pengertian para pejabat kita tentang merajalelanya korupsi. Jika pejabat-pejabat merasa instansinya tidak korup bagaimana mereka melakukan usaha-usaha maksimum untuk memberantas korupsi ? Bukankah hanya orang yang merasa haus yang akan mencari air atau yang merasa gerah dan kotor untuk mandi.

Hal yang lain. Pejabat A bekerja pada suatu instansi. Dapat diketahui penghasilan resminya dari gaji dan honor-honor bulanannya. Tetapi rumahnya begitu mewah dan besarnya, mobilnya lebih dari dari 3 dan semuanya mewah, liburannya juga ke luar negeri. Biaya hidupnya jauh dari penghasilan resminya sebagai pejabat publik. Logika dasar masyarakat mengatakan bahwa ada penghasilan lain selain penghasilan resmi. Si pejabat menolak bahwa dia mempunyai penghasilan yang lain dan menantang masyarakat, “buktikan jika saya melakukan korupsi. Bagaimana hal seperti ini menjadi kenyataan hidup sehari-hari. Ada “MISSING LINK” antara kenyataan dan logika dasar masyarakat.

Banyak hal seperti di atas  dipertontongkan di depan kita. Masyarakat diajak untuk tidak menggunakan logika. Masyarakat diajak untuk berpikir dan diarahkan bahwa kebenaran hanya ditentukan oleh kebenaran hukum melalui proses-proses pengadilan. Bukankah keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan hanya bisa dicapai dengan logika yang benar, konsistensi antara fakta dan  pikiran? Pemberantasan korupsi harus bisa dijelaskan dengan logika dasar yang benar sebab kondisi yang bebas korupsi bukanlah tujuan tetapi hanya prasyarat untuk keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Penindakan korupsi memang dilakukan dengan logika-logika hukum berdasarkan proses-proses penindakan, tetapi logika dalam penindakanpun harus dapat dijelaskan dengan logika dasar. Ada “MISSING LINK” seakan logika kita dinegasikan dan kita diajak untuk bodoh dan tidak berpikir sama sekali.

Korupsi terjadi dan merajalela itu adalah fakta. Hasil penelitian dan survey telah membuktikannya. Korupsi merajalela di sebagaian besar instansi itu juga FAKTA. Hasil penelitian dan survey membuktikannya. Kita tidak akan menggunakan kebenaran hukum untuk membuktikannya sebab kita bukan membawa pemberantasan korupsi HANYA DALAM KONTEKS PIDANA yang DIBUKTIKAN di PENGADILAN tetapi kita akan membawa pemberantasan korupsi dalam konteks perbaikan kehidupan kita ke depan. Perbaikan kedepan hanya bisa dilakukan jika kita merasa ada ketidakberesan saat ini.

Dalam logika dasar kita jika Indonesia negara paling korup maka seharusnya di setiap pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi setiap harinya sudah harus mengadili kasus-kasus korupsi. Tetapi coba kita lihat berapa jumlah kasus korupsi yang disidang di pengadilan negeri saat ini ? Mungkin hanya 3 kasus atau sampai 5 kasus saja per pengadilan negeri per tahun. Dengan demikian kebenaran melalui pembuktian hukum tidak akan bisa menjangkau semua kejadian-kejadian korupsi yang terjadi di negara ini. Kebenaran hukum diduga hanya mengakomodir 1-5% kejadian-kejadian korupsi di negara ini. Dengan demikian dapat kita pastikan bahwa suatu kondisi disebut korup bukan karena kasus yang terjadi yang ditangani oleh peradilan tetapi lebih menggunakan metode-metode ilmiah melalui proses penelitian ataupun survey yang diyakini kebenarannya. Pemberantasan korupsi kita arahkan bukan hanya dalam konteks pidana saja tetapi dalam konteks perbaikan ke depan kehidupan kita sebagai masyarakat.

KEMANA ARAH PEMBERANTASAN KORUPSI

Kondisi yang bebas dari korupsi hanyalah salah satu syarat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk itu isu-isu penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi haruslah merupakan bagian integral dari usaha-usaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi semua pihak untuk bisa berpikir dan bertindak kreatif untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tetapi tidak berarti bahwa penegakan hukum akan menghalangi usaha-usaha untuk peningkatan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Penegakan hukum seperti obat yang menyehatkan dan menguatkan tetapi sekedar sehat dan kuat tidaklah cukup. Tujuan akhir kita adalah masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk itu pemberantasan korupsi haruslah juga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dapat disebutkan bahwa akibat korupsi kondisi kehidupan kemasyarakatan Indonesia berada dalam kondisi yang SAKIT PARAH. Itulah sebabnya kenapa korupsi dikategorikan sebagai KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME). Karena korupsi LUAR BIASA maka penanganannya juga harus juga dengan langkah-langkah yang LUAR BIASA. Tidak hanya sekedar seremonial atau lips service belaka saja.

Karena kondisi masyarakat karena korupsi saat ini sakit parah maka ngkah-langkah pemberantasannya pun adalah langkah-langkah berupa OBAT yang langsung mempunyai dampak terhadap penyembuhan PENYAKIT. Bukan saatnya sekarang berpikir jangka panjang (investasi). Sekarang ini adalah saat bertindakh untuk bertahan hidup dan setelahnya jika penyakit sembuh berpikir tentang langkah-langkah rehabilitasi jangka panjang ataupun investasi.

Dalam kerangka berpikir di atas website ini disumbangkan untuk memberikan kontribusi terhadap pemberantasan korupsi secara praktis yang langsung berhubungan dengan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Diyakini bahwa korupsi terjadi karena adanya NIAT, KESEMPATAN dan RENDAHNYA RESIKO sehingga korupsi adalah fungsi dari niat, kesempatan dan resiko. Secara matematis dengan berbagai penyederhanaan dituliskan sebagai:

PERBUATAN KORUPSI = (NIAT * KESEMPATAN)/RESIKO

Sehingga pemberantasan korupsi haruslah secara langsung berhubungan denan variabel-variabel niat, kesempatan dan resiko. Memberantas korupsi berarti menghilangkan niat, menghilangkan kesempatan dan meningkatkan resiko. Tulisan-tulisan seterusnya berhubungan dengan variabel-variabel niat, kesempatan dan resiko tersebut.

Perlu disampaikan bahwa posting dalam blog ini adalah hasil riset sendiri, opini, analisa dan pendapat pribadi dan tidak mengatasnamakan orang, lembaga atau institusi manapun juga. Ditujukan sebagai sharing informasi untuk mengeksplore penyebab korupsi dan strategi pemberantasannya. Blog ini didasarkan atas kesadaran bahwa korupsi adalah urusan SAYA. Perbuatan korupsi yang dilakukan orang lain bahkan yang saya lakukan sendiri akan merampas hak saya, hak anak saya, hak cucu saya, hak saudara-saudara saya, hak teman saya, hak tetangga saya untuk hidup adil, makmur dan sejahtera. Jika korupsi yang saya lakukan sendir merusak hak hidup orang yang saya kasihi apalagi korupsi yang dilakukan oleh orang lain.

Dengan Anda membaca blog ini maka kami berkeyakinan bahwa Anda PEDULI dan sedang berjuang menuntut hak hidup adil, makmur dan sejahtera Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Anda adalah pejuang dan orang baik dan Anda layak dapat bintang. Anda bersama kami sedang memberantas korupsi dan kita secara bersama-sama kita memberantas korupsi. Mari kita bangun masa depan kita dan masa depan anak-anak kita masa depan penerus-penerus kita.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: