RSS

Undang-Undang Perlindungan “Whistleblowers” Akan Meningkatkan Resiko Korupsi Secara Signifikan

09 Aug

Kelemahan penegakan hukum dalam kejahatan korupsi adalah pembuktian yang begitu sulit. Pelaku korupsi adalah orang yang mempunyai pengetahuan (white collars criminal), kekuasaan dan uang. Semua pelaku akan saling melindungi karena memang semua pihak mendapatkan keuntungan dengan melakukan korupsi. Untuk lebih mudah membongkar kejahatan korupsi memang informasi haruslah dari yang melakukan korupsi. Hal ini hanya akan bisa terjadi jika ada perlindungan kepada para pembuka informasi terjadinya korupsi diistilahkan dengan peniup seruling (whistleblowers). Kenapa begitu susah negara ini untuk mewujudkannya UU perlindungan peniup seruling terserbut. Bukankah negara ini telah menyepakati bahwa perbuatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan telah merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi negara bahkan akan membawa negara kepada negara gagal..?

Penanganan korupsi memerlukan cara-cara yang luar biasa dengan perangkat yang luar biasa pula yang salah satunya adalah UU perlindungan peniup seruling. Marilah kita merealisasikan komitmen kita untuk memberantas korupsi bukan hanya slogan belaka tetapi di belakangnya kita menikmati korupsi.

Mengambil contoh kasus wisma atlet Palembang. Seharusnya penerima suap di tingkat bawah dapat dilindungi untuk membongkar kasus suap yang lebih besar di atasnya. Atau misalnya dalam kasus suap bahwa terjadi jika ada dua pihak yang terlibat di dalamnya. Kalau kita asumsikan bahwa satu orang akan dibebaskan jika dia memberikan informasi maka dengan demikian suap akan semakin berkurang sebab satu dengan yang lainnya akan saling menyandera. Dengan demikian untuk membebaskan ketersanderaan maka akan tidak akan melakukan suap lagi.

Contoh lain dalam korupsi pelayanan publik. Para penerima pelayan publik dengan terpaksa akan memberikan suap supaya layanan cepat dan sesuai prosedur. Jika para pelapor yang memberi suap dapat dibebaskan maka dia akan segera melapor terjadinya penyuapan tersebut sebab dia dapat dilindungi. Dengan kondisi sekarang ini maka pemberi suap pada pelayanan publik tidak akan ada yang melapor terjadinya suap sebab jika dia melapor maka di juga akan terkena pidana sebagai orang yang memberi suap yang dikategorikan korupsi juga. Padahal jika penerima layanan tidak memberi suap maka mereka tidak akan mendapatkan layanan secara wajar. Mari berpikir logis dan memberikan kondisi untuk pemberantasan korupsi secara cepat sehingga kita masih mempunyai waktu untuk mengejar keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan kita. Sebagaimana disebut bahwa bebas korupsi bukanlah tujuan kita tetapi bebas korupsi hanya sebagai syarat utama dan perlu buat kita untuk berbuat sesuatu untuk mengejar keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan kita bersama.

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: