RSS

Penindakan KPK Haruslah Berorientasi ke Depan

02 Aug

Kita asumsikan penindakan korupsi seperti saat ini dimana penindakan korupsi dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Kepolisian dan Kejaksaan bersifat reguler dengan penyebarannya sampai pada tingkatan kabupaten/ kota dan propinsi. Tetapi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK memberikan tempat yang strategis kepada KPK dalam konteks penindakan korupsi. KPK adalah lembaga superbody, melakukan koordinasi dan supervisi aparat penegak hukum lain, dapat melakukan penindakan sendiri, penindakannya diserahkan kepada aparat penegak hukum lain bahkan mengambil alih kasus dari aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Di lain pihak dukungan sumber daya KPK sangatlah terbatas padahal penyebaran korupsi sudah sangat meluas dari sisi kualitatif dan kuantitatif sehingga tidak memungkinkan bagi KPK untuk menangani kasus korupsi sendirian. Untuk itu penindakan KPK haruslah bersifat strategis dan tematik dan setelahnya dilanjutkan dengan perbaikan sistem pada bidang tematik tersebut. Selanjutnya diikuti dengan proses-proses pemeliharaan (maintenance)dan pengembangannya (sustainability) sehingga tidak kembali pada kondisi yang korup. Dengan demikian seiring dengan waktu ada perbaikan yang sifatnya nyata dan secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat.

Mengambil contoh KPK pada tahun ini akan melakukan penindakan pada sektor penerimaan negara atau penindakan untuk membebaskan bidang pajak, bea cukai, dll dari korupsi, kemudian tahun depan membebaskan rekrutmen pegawai/ pejabat publik dari korupsi dalam rangka menciptkan kepemimpinan yang berintegritas, kemudian selanjutnya membebaskan pengeluaran/ APBN dari korupsi dan seterusnya dan seterusnya. Bukan berarti bahwa penindakan di bidang lain tidak dilakukan tetapi penindakan dalam bidang lain tersebut dapat dilakukan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum lain. Dengan demikian KPK tidak terlalu diserobot oleh isu-isu eksternal yang melelahkan bahkan cenderung menjadi permainan politik pihak-pihak lain untuk kepentingannya pada saat itu. Biar bagaimanapun KPK haruslah mempunyai prioritas bidang-bidang yang ditindak sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan sumber daya KPK yang sangat terbatas pada pemberian manfaat secara nyata dan langsung kepada masyarakat.

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: