RSS

Resiko Korupsi, Hanyalah “Fun & Game” bagi Koruptor

21 Jul

Sebuah koran mengabarkan hasil penelitian suatu lembaga anti korupsi bahwa rata-rata putusan hakim atas pelaku tindak pidana korupsi adalah 2 sampai dengan 2.5 tahun. Lho kok bisa, bukankah korupsi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) ? Bukankah Indonesia negara paling korup sebagaimana hasil penelitian berbagai lembaga independen di dunia ini ? Terus kita dalami lebih lanjut bahwa hanya 2-3 perkara korupsi di pengadilan negeri setiap tahunnya. Kenapa ? Bukankah 20-30% APBN/ APBD pengadaan barang dan jasa serta penerimaan negara dikorupsi. Jika kita asumsikan bahwa dalam 1 tahun pengadaan barang dan jasa publik sebesar 400 triliun dan penerimaan pemerintah per tahun 800 triliun maka dengan tingkat kebocoran sebesar 20% maka yang jumlah yang dikorupsi adalah sebesar 240 triliun. Kemudian kita lihat berapa pengembalian uang negara dari korupsi oleh para lembaga negara seperti Kepolisian + Kejaksaan + KPK + BPK dan lain lain. Kita sangat tercengang pengembalian lembaga negara itu tidak lebih dari 50 triliun, terus kemana yang 190 triliun lagi ? Kita analisis lebih dalam bahwa dengan dugaan korupsi 10 milyard akan diputus pengadilan penjara kira kira 4 tahun, kemudian disuruh mengganti kerugian negara yang 10 milyard yang jika tidak dikembalikan akan diberi hukuman tambahan 2 tahun penjara. Dengan demikian total hukuman penjara adalah 6 tahun.

Seorang pejabat, sebut saja namanya si Polan, golongan IV hanya mempunyai gaji Rp 5 juta, maka untuk 10 milyard akan dikumpulkan selama 2000 bulan atau 166 tahun.Dengan berbagai pengurangan dan remisi maka total pidana yang akan dijalani oleh si Polan adalah 4 tahun dan sesudahnya mempunyai uang 10 milyard (asumsikan saja uang korupsinya dikubur di suatu tempat yang tidak ketahuan) . Dalam kondisi saat ini dimana sekolah mahal, biaya hidup tinggi, kesehatan mahal, dan lain lain dan nilai masyarat yang materialistis maka sudah hampir dapat dipastikan bahwa kebanyakan pegawai/ pejabat publik akan memilih korupsi 10 milyard, menjalani penjara 4 tahun dan sesudahnya menjadi kaya. Bertobat lagi, nyumbang tempat ibadah, santuni anak yatim (mereka tidak akan pernah menanyakan dari mana asal uangnya) maka dalam 1 tahun nama baiknya akan pulih kembali. Sesudahnya dia bisa pensiun, membeli tanah dan membangun villa dan kemudian hidup tenang dari investasi uang hasil korupsi (apakah dia masuk sorga atau neraka tidak akan dibahas dalam blog ini). Daripada jadi pegawai  baik-baik, bekerja dengan baik, gaji hanya cukup untuk hidup cukup dan pensiun hidup pas-pasan mengharapkan uang pensiun yang hanya cukup untuk 1 minggu.

Cara perpikir (paradigma) di atas adalah berpikir praktis para awam dan para koruptor yang ternyata cara berpikir tersebut banyak menghinggapi para pegawai/ pejabat publik kita. Penjara bukan lagi hal yang menakutkan asal setelahnya dapat hidup kaya dan mewah. Bahkan penulis sangat terkejut mendengar jawaban seorang pejabat publik yang diingatkan agar jangan korupsi,

“Om/ Tante, jangan korupsi, malu dan kasihan anaknya nanti.” Jawab dia, “oh tak apa, moga-moga tak ketahuan, dan kalaupun ketahuan kita jalani saja, akan masuk tv, koran dan menjadi terkenal dan sesudahnya kita bisa hidup mewah. Ini hanyalah game” Sangat tragis bukan..? Dalam kondisi seperti ini maka wajar saja dan tidak terlalu susah untuk menjelaskan bahwa korupsi akan mewabah di Indonesia.

Nilai di masyarakat kita dan sistem kapitalis menghargai hal-hal yang bersifat materi. Orang akan ketakutan untuk tidak mempunyai materi. Coba bayangkan di Jakarta, hampir semua orang bekerja berangkat pagi dan pulang malam, bukankah untuk mengejar materi. Nah dengan demikian resiko penjara bukan lagi hal yang menakutkan, RESIKO TIDAK MEMPUNYAI MATERI, itulah yang menakutkan. Jika demikian faktanya kenapa “RESIKO MEMISKINKAN” tidak menjadi pilihan bangsa ini dalam pemberantasan korupsi..? Bukankah “RESIKO MEMISKINKAN” itu cukup dibuat dalam bentuk UU sehingga dapat digunakan dalam proses peradilan..? Hal itu memang adalah karena memang para pegawai/ pejabat publik menikmati kondisi saat ini yang korup. Mereka mendapatkan rente jika keadaan dalam kondisi korup. Masyarakatlah yang akan menanggungnya. Buat mereka pemberantasan korupsi hanyalah sebagai “lips service” dan pencitraan belaka.

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: