RSS

APBN/APBD Bancakan Pegawai Publik

20 Jul

Sungguh sangat menyedihkan paradigma sebagian besar pejabat publik di negara ini. Pada tahun 1980 an Soemitro Joyohadikusumo (alm) dalam suatu seminar menyebutkan bahwa 30% APBN bocor. Hal ini diperkuat dengan kasus Wisma Atlet Sea Games Palembang. Dalam tuntutan JPU KPK pada terdakwa MRM bahwa 20.5% dari anggaran untuk fee proyek yang dibagi-bagikan kepada berbagai macam pejabat publik mulai dari Gubernur, anggota DPR, Kepala Dinas, Panitia Pengadaan, Pengawas Lapangan, dan lain lain.

Berdasarkan data dari ACCH KPK bahwa 80% kasus di KPK adalah pengadaan barang dan jasa. Delapan puluh (80%) Kepala Daerah bermasalah karena kasus pengadaan barang dan jasa. Ada apa yang salah dengan pengadaan barang dan jasa..?Kajian-kajian, penelitian-penelitian telah banyak dilakukan dan memang kesempatan untuk korupsi pada pengadaan barang dan jasa sangatlah BESAR.

Bagaimana caranya menghilangkan KESEMPATAN korupsi pada pengadaan barang dan jasa..?

  1. Paksakan agar proyek dengan nilai lebih dari 1M menggunakan E-Procurement
  2. Paksakan agar pengadaan barang dan jasa di instansi/ departemen didaftarkan pada pengadaan barang dan jasa Nasional dimana data ini diawasi oleh KPK
  3. Paksakan agar para PPK dengan nilai lebih dari 10M didaftarkan pada pengadaan barang dan jasa dan diawasi oleh KPK atau pengawas lainnya
  4. Pengadaan barang dan jasa sektor publik akan selalu ada selagi pemerintahan masih berjalan. Untuk itu perlu secara terus-menerus dilakukan pemantauan untuk mendapatkan proses-proses yang lebih akuntabel, aplikatif, efektif dan efisien.
  5. Melihat bahwa NIAT KORUPSI pada pejabat/ pegawai publik adalah BESAR maka perlu dibentuk SATGAS KHUSUS yang merekomendasikan  perbaikan dan SATGAS KHUSUS yang melakukan penindakan dalam satu lembaga negara. Dan Satgas ini bekerja terus-menerus sepanjang tahun. KPK nampaknya lembaga yang cocok untuk ini sehingga dengan demikian di KPK seharusnya ada SATGAS KHUSUS yang merekomendasikan pencegahannya terus-menerus sepanjang tahun. Sedangkan Satgas Penindakan telah ada di KPK.
 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: