RSS

Pemberantasan Korupsi Melalui Peningkatan Kesadaran akan Hak dan Kepentingan Publik

19 Jul

Lebih dari satu dekade masa reformasi telah berjalan. Masa yang diharapkan memberikan koreksi terhadap regim sebelumnya yang dianggap bergelimang dengan korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mengakibatkan terampasnya hak politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Beberapa UU yang berhubungan dengan hal tersebut telah berhasil dibuat seperti UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan lain lain.

Tidak banyak kemajuan dan peningkatan kualitas hidup yang dirasakan masyarakat selama lebih dari satu dekade masa reformasi tersebut, bahkan berdasarkan survey dari suatu lembaga survey yang diumumkan pada bulan Juni 2011, lebih dari 60% responden menginginkan untuk kembali kepada rezim Soeharto, rezim yang digulingkan oleh masa reformasi karena dianggap koruptif, kolutif dan nepotism.

Lebih fokus kepada korupsi. Memang isu korupsi menjadi isu yang sangat hangat, dibicarakan terus-menerus hampir di semua media massa. Tetapi seakan isu korupsi hanyalah untuk isu hukum dan politik saja dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan peningkatan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Padahal berdasarkan alasan philosofis pemberantasan korupsi sebagaimana disebutkan dalam diktum UU 30 tahun 2002 bahwa pemberantasan korupsi adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Tranparancy International (TI) mengartikan korupsi sebagai the abuse of entrusted power for private gain. Dapat diketahui bahwa TI mengkategorikan perbuatan korupsi hanya pada pejabat publik (entrusted power). Dari persfektif hukum pengertian korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 pasal pada UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk tindak pidana korupsi (http://www.definisionline.com/2010/08/pengertian-korupsi.html). Pengertian ini lebih progressif dibandingkan dengan pengertian korupsi oleh TI karena pelaku korupsi dapat berasal dari pejabat publik/ pegawai negeri dan masyarakat yang berhubungan dengan korupsi pejabat publik/ pegawai negeri.

Jika korupsi diartikan hanya sebagai tindak pidana sebagaimana UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pemberantasan korupsi memang hanyalah isu penegakan hukum yang tidak secara langsung berhubungan dengan pembangunan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pemberantasan korupsi hanya dalam konteks penegakan hukum akan mengakibatkan kelelahan (fatigue) bahkan akan sampai pada kehabisan tenaga. Untuk itu pemberantasan korupsi haruslah lebih kepada pembangunan kultur yaitu kultur anti korupsi untuk menciptakan suasana yang kondusif sebagai prasyarat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pemberantasan korupsi juga haruslah mendapat dukungan masyarakat, sehingga pemberantasan korupsi haruslah berdampak langsung pada peningkatan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan secara praktis harus dapat diaplikasikan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat oleh para pegawai negeri, pejabat publik dan masyarakat biasa.

Penciptaan nilai dalam suatu masyarakat adalah kontribusi dari seluruh kompenen masyarakat, hasil interaksi dari anggota masyarakat itu sendiri. Dengan demikian terbentuknya nilai masyarakat adalah tanggungjawab semua anggota masyarakat dan penyelenggara negara/ pegawai negeri hanyalah salah satu unsur di dalamnya. Karena korupsi adalah perbuatan di masyarakat maka pengertian korupsi oleh TI diperbaharui menjadi “korupsi adalah penyalahgunaan hak dan kepentingan publik untuk kepentingan/ keuntungan pribadi”. Pengertian ini tidak lagi mempermasalahkan penyalahgunaan hak dan kepentingan publik oleh pejabat negara/ pegawai negeri saja tetapi juga oleh masyarakat. Ukurannya adalah hak dan kepentingan publik yang penyalahgunaannya dapat dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri atau oleh masyarakat biasa. Penyalahgunaan hak dan kepentingan publik seperti penyalahgunaan APBN/ APBD oleh pejabat negara atau pegawai negeri, penggunaan asset publik oleh pejabat negara atau pegawai negeri atau masyarakat masyarakat biasa, atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian publik seperti keuangan publik atau hak publik lainnya akan dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.

Korupsi lebih kepada penyalahgunaan hak dan kepentingan publik, sehingga usaha-usaha pemberantasan korupsi juga haruslah pada usaha-usaha yang menimbulkan kesadaran atas hak dan kepentingan publik. Dengan meningkatnya kesadaran atas hak dan kepentingan publik maka akan menimbulkan kekuatan publik yang diyakini akan mengalahkan kekuatan apa saja dalam bernegara. Kesadaran atas hak dan kepentingan publik juga secara langsung akan menimbulkan sikap dan budaya anti korupsi. Dengan demikian tujuan utama pemberantasan korupsi adalah pembangunan sikap dan kultur anti korupsi melalui pengakuan, penghormatan dan pengedepanan kepentingan publik.

Setiap hari, setiap saat, disadari atau tanpa disadari korupsi dilakukan oleh masyarakat dan para penyelenggara negara/ pegawai negeri, sendiri-sendiri atau bersama-sama. Korupsi oleh pejabat negara atau pegawai negeri bisa subur hanya karena publik juga korup. Dengan demikian secara bersama-sama publik dan pejabat negara/ pegawai negeri menciptakan budaya yang permisif terhadap korupsi.

Korupsi oleh masyarakat juga terdiri atas dua bagian yaitu korupsi kecil-kecilan untuk alasan hanya untuk mencari nafkah dan kelangsungan hidup sampai dengan korupsi yang besar untuk memuaskan sikap hedonisme seperti mengurangi nilai pajak, mengeruk kekayaan alam tanpa membayar royalti publik, dll. Sama dengan korupsi yang dilakukan oleh para pegawai negeri mulai dari korupsi yang bersifat administratif (suap pada pelayanan publik atau perijinan) sampai dengan penjarahan APBN/ APBD dan lainnya. Dapat dilihat bahwa korupsi oleh masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara/ pegawai negeri.

Pemberantasan korupsi melalui peningkatan kesadaran akan hak dan kepentingan publik sebagaimana disebut di atas akan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak dan kepentingan publik. Secara sadar masyarakat akan merasa bahwa penyalahgunaan hak dan kepentingan publik akan berdampak secara langsung pada kualitas hidupnya sehingga secara sadar masyarakat akan mengawasi peruntukan hak dan kepentingan publik (APBN, APBD, hak publik lainnya) oleh pegawai negeri/ pejabat publik dan masyarakat itu sendiri dan secara sadar juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kepentingan dan hak publik. Hak dan kepentingan publik akan diperuntukkan untuk publik. Masyarakat juga akan menuntut hak dan kepentingan publik dari para pegawai negeri/ penyelenggara negara berupa kinerja, pelayanan publik, informasi publik dan lainnya. Pegawai negeri/ penyelenggara negara yang tidak memenuhinya akan dianggap korupsi karena dapat melanggar hak dan kepentingan publik. Begitu juga dengan masyarakat akan dianggap korupsi jika menggunakan hak publik untuk kepentingannya sendiri. Pengedepanan hak dan kepentingan publik dan kepedulian masyarakat atas hak dan kepentingan publik akan berkontribusi positif secara langsung terhadap peningkatan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sudah barang tentu kriteria sesuatu adalah hak dan kepentingan publik atau tidak publik perlu diatur dalam peraturan per UU an.

Sebagaimana rumus korupsi, bahwa:

Ko = (aN * bK)

cR

Peningkatan kesadaran publik akan memperkecil niat N dan kesadaran publik adalah faktor dominan yang mempengaruhi N.

Sebagai contoh keberhasilan aplikasi pemberantasan korupsi melalui peningkatan kesadaran publik dapat dilihat pada masyarakat Eropa. Dalam hubungan dengan kepentingan publik maka masyarakat akan berusaha keras secara bersama-sama untuk memperjuangkannya bahkan sangat teguh memegang prinsip bahwa kepentingan publik haruslah didahulukan. Hasil survey membuktikan bahwa IPK negara-negara Eropa jauh di atas negara-negara yang masyarakatnya tidak menghormati kepentingan publik. Hal yang sama berlaku di Singapura dan Hongkong, dimana pemerintahnya sangat keras dalam menjaga hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan publik. Bertentangan dengan hal tersebut adalah negara-negara yang pemerintahnya otoriter atau tidak menghormati kepentingan publik seperti Nigeria dan beberapa negara Afrika dan Asia lainnya. Dapat dilihat juga bahwa tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Eropah jauh di atas negara-negara korup lainnya.

KEPENTINGAN DAN HAK PUBLIK

Beberapa hal yang berhubungan dengan kepentingan publik telah diatur dalam per UU an seperti UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Perlu dilakukan usaha-usaha untuk membentuk UU yang berhubungan dengan publik lainnya seperti UU tentang Pegawai Publik (pegawai negeri perlu diganti dengan istilah pegawai publik), UU tentang Hak Milik Publik, UU tentang Keuangan Publik ( istilah APBN dan APBD perlu dirubah menjadi Keuangan Publik tingkatan Negara dan Keuangan Publik tingkatan Daerah), dll.

Dapat dilihat bahwa penegakan hukum yang berhubungan dengan publik masih setengah-setengah dan ini menunjukkan bahwa komitmen negara untuk mengedepankan kepentingan publik adalah setengah-setengah. Publiklah yang membentuk negara dan jangan publik hanya dianggap sebagai salah satu unsur negara saja. Negara (sebagai suatu organisasi) harus mengabdi kepada publik. Negara (organisasi) dapat dibubarkan jika tidak memberikan nilai lebih kepada publik sebagai pemangkunya. Peningkatan kesadaran publik dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, pendidikan dan kriminalisasi. Untuk itu peran pegawai publik yang berhubungan dengan itu sangat diperlukan.

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI HARUSLAH DITERJEMAHKAN DENGAN PENDIDIKAN PENINGKATAN KESADARAN HAK DAN KEPENTINGAN PUBLIK

Pendidikan anti korupsi tidaklah cukup hanya pada tataran kognitif (pemberian pengetahuan apa itu korupsi atau korupsi itu tidak baik atau hal lain yang bersifat pengetahuan). Pendidikan anti korupsi minimal harus sampai pada tataran afektif yaitu pendidikan yang mengakibatkan adanya perubahan sikap. Dengan demikian pendidikan anti korupsi haruslah praktis dan langsung bisa diaplikasikan pada kehidupan bermasyarakat. Untuk itu pendidikan anti korupsi haruslah memasyarakat, sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang beredar di masyarakat dan secara praktis mendapatkan keuntungan dengan melakukannya.

Pendidikan anti korupsi adalah sia-sia jika hanya sebatas slogan atau seremonial belaka tetapi secara nyata di masyarakat nilai-nilai tersebut tidak secara langsung terlaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini yang mengakibatkan kegagalan agama dalam konteks pendidikan anti korupsi. Agama memandang perbuatan korupsi sebagai perbuatan immoral/ dosa dan untuk itu perlu dihindari, tetapi kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa korupsi adalah hal biasa.

Untuk itu haruslah ditemukan suatu nilai yang diterima di masyarakat dan secara langsung dapat dilaksanakan dalam bermasyarakat. Nilai tersebut adalah kepentingan bersama atau dikenal dengan pengertian umum berupa “kepentingan publik”. Perbuatan untuk mendahulukan kepentingan publik akan menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi dan secara langsung dapat dilaksanakan dan secara langsung juga memberikan manfaat buat kepentingan masyarakat itu sendiri. Nilai tersebut adalah nilai masyarakat umum Indonesia yang telah dipraktekkan sejak lama dan masih dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Pendidikan anti korupsi diberikan bukan lagi dalam konteks bahwa perbuatan korupsi itu perbuatan immoral dan melawan hukum, tetapi lebih cenderung ke arah bahwa perbuatan korupsi itu melanggar dan tidak menghormati kepentingan publik.

Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan untuk mengedepankan dan penghargaan kepentingan publik. Praktik-praktik yang secara langsung dapat diaplikasikan pada kehidupan masyarakat sehari-hari seperti tidak membuang sampah sembarangan sebab akan dapat menimbulkan banjir yang akan mengganggu kepentingan publik, tidak berkendaraan dalam jalur busway sebab akan dapat menimbulkan kemacetan pada busway yang diperuntukkan khusus untuk busway, tidak akan memarkir mobil sembarangan di pinggir jalan sebab nanti akan dapat menimbulkan kemacetan yang akan mengganggu kepentingan publik, tidak akan demonstrasi menutup jalan sebab nanti akan dapat menimbulkan kemacetan yang akan mengganggu kepentingan publik, tidak akan menggunakan trotoar untuk berjualan sebab trotoar adalah untuk pejalan umum, dll. Dengan demikian secara langsung pengakuan dan penghormatan kepada kepentingan publik akan tumbuh dan secara paralel akan langsung melahirkan budaya yang anti korupsi.

Dengan pengakuan dan penghormatan kepada kepentingan publik maka akan secara signifikan memberikan pengaruh positif pada pembangunan masyarakat/ community dan secara tidak sadar akan menimbulkan budaya anti korupsi. Biarlah apa yang menjadi kepentingan dan milik publik diberikan kepada publik seperti kinerja oleh pegawai publik (pejabat negara dan pegawai negeri), informasi publik, pelayanan publik, hak milik publik (berupa uang di APBN/ APBD, asset, kekayaan alam, dll) dan apa yang menjadi kepentingan dan milik pivate diberikan kepada private.

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: