RSS

Pos-pos Layanan Publik Bukanlah Toko-toko Milik Pegawai Publik

18 Jul

Tulisan ini menceritakan pengalaman seorang masyarakat dalam rangka melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan sebut saja namanya si A. Kebetulan si A bekerja pada suatu NGO melakukan konsultansi pada beberapa instansi negara untuk reformasi pelayanan publik.

Pada bulan Juli 2011 si A harus membayar pajak kendaraannya tetapi sebelumnya harus melakukan perubahan data pada STNK dan BPKB karena beberapa bulan sebelumnya si A ada perubahan data pada KTP si A. Pertama-tama si A membawa kendaraannya ke Polda DKI untuk dilakukan cek fisik kendaraan. Penyambutan cukup baik dari petugas esek-esek. Setelah esek-esek selesai dilakukan, si A menyerahkan dokumen-dokumen kepada pos pengesahan cek fisik kendaraan. Setelah menunggu beberapa lama, si A dipanggil, kemudian diminta untuk membayar Rp. 30.000,-. Si A membayar dan meminta bukti kuitansi sebagaimana yang dia ajarkan waktu memberikan konsultansi pada kliennya. Tetapi si petugas mengatakan bahwa tidak akan ada kuitansi dan jika meminta kuitansi agar melalui loket khusus. Si A tidak mau melalui loket khusus karena menurut si A dokumen kendaraannya lengkap dan bersikeras harus diberikan kuitansi dan pada akhirnya duit si A yang Rp. 30.000 dikembalikan setelah terjadi pertengkaran.

Si A bertanya sana sini dan menemukan jawaban bahwa ternyata biaya yang Rp. 30.000 adalah biaya tidak resmi dan termasuk PUNGUTAN LIAR. Si A duduk-duduk, melihat-lihat dan ternyata pungutan tersebut dikenakan kepada semua masyarakat yang melakukan uji cek fisik kendaraan. Si A menghitung jumlah pungutan tidak resmi di loket tersebut:

  • 1 hari kira kira 200 kendaraan yang melakukan uji cek fisik
  • Jumlah pungutan 1 hari adalah 200 * Rp 30.000 = 6.000.000
  • Jumlah pungutan 1 minggu adalah 5*6.000.000 = 30.000.000
  • Jumlah pungutan 1 tahun adalah 52*30.000.000 = 1.560.000.000 (wow…si A membatin)

Si A kemudian membawa dokumen tersebut ke loket lain dan karena kendaraan di A didaftarkan di Jakarta Utara maka perubahan STNK harus dilakukan di Samsat Jakarta Utara.

Si A meluncur ke Samsat Jakarta Utara. Kesan pertama si A adalah bahwa tempat pelayanannya cukup bagus. Pertama si A melegalisir dokumen uji/ cek fisik yang telah dilakukan di Polda. Di loket ini si A dilayani dengan baik, dokumen diserahkan pada loket dan kemudian di proses sesuai urutan dan tidak ada pungutan di loket ini. Si A merasa bangga bahwa dia merasa berkontribusi terhadap hal itu melalui konsultasi yang diberikannya.

Kemudian si A menyerahkan dokumen-dokumen kepada loket perubahan data STNK. Petugas loket memverifikasinya dan meminta biaya Rp 40.000. Si A kembali membayar dan meminta kuitansi. Si Petugas loket juga tidak mau memberikan kuitansi dan setelah berdebat agak lama uang si A yang Rp 40.000 dikembalikan. Si A kembali mengamati dan ternyata pungutan dikenakan buat semua penerima layanan. Si A mengecek sana sini dan ternyata biaya yang Rp 40.000 juga termasuk pungutan liar. Si A kembali menghitung jumlah pungutan liar (tidak resmi) di loket ini.

  • 1 hari kira kira 200 kendaraan yang melakukan pendaftaran perubahan data STNK
  • Jumlah pungutan 1 hari adalah 200 * Rp 40.000 = 8.000.000
  • Jumlah pungutan 1 minggu adalah 5*8.000.000 = 40.000.000
  • Jumlah pungutan 1 tahun adalah 52*40.000.000 = 2.080.000.000 (Si A mendesah…perusahaan Bapaknya saja tidak ada untung sebesar itu per tahun…)

Si A kembali kecewa dan sesaat hilanglah kebanggaannya. Dia merasa gagal. Si A mengamat-amati dan ternyata Kantor Layanan Samsat Jakarta Utara tersebut telah mendapatkan ISO. Si A berpikir bahwa ISO tidaklah jaminan bebas pungutan liar. Secara umum memang si A mengakui bahwa sudah lumayan bagus pelayanan kantor tersebut tetapi masih banyak hal yang perlu diberbaiki.

Si A kemudian menerima kuitansi, jumlah pajak yang harus dibayar dan didalamnya telah tercantum biaya administrasi perubahan data STNK sebesar Rp. 75.000.

Bagaimana hal ini bisa terjadi, dahi si A mengkerut? Si A berpikir bahwa pungutan liar tersebut terjadi karena masyarakat tidak tahu dimana harus membayar. Si A menulis saran bahwa untuk setiap layanan pada kantor ini agar mencantumkanĀ  hal-hal berikut:

  1. Buatkan prosedur/ langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat secara informatif dan mudah dimengerti. Hal ini dapat dibuatkan dalam kiosk yang mudah diakses dan dapat diprint pada tempat layanan publik. Keadaan ini akan memberikan insentif kepada masyarakat yang telah terdidik untuk mencari informasi dan ingin mengurus sendiri kewajibannya
  2. Cantumkan pada setiap pos-pos pelayanan publik berupa “TIDAK ADA PEMBAYARAN DI POS INI”, atau “SETIAP PEMBAYARAN DILAKUKAN DI KASIR DENGAN BUKTI KUITANSI”. Dengan demikian masyarakat secara pasti dimana dia harus membayar dan mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu pelayanan oleh Pejabat Publik

Langkah sederhana tersebut akan menyelamatkan uang rakyat milyard – an rupiah, berdampak langsung kepada masyarakat dan secara tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran masyarat untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara dan mendukung pemberantasan korupsi. Melayani publik adalah tugas pegawai publik. Pos-pos pelayanan publik bukanlah toko milik pegawai publik tempat mereka meraih keuntungan dan memeras masyarakat yang menggaji mereka melalui pajak-pajak masyarakat.

Sudah barang tentu bahwa proses-proses dan perbaikan-perbaikan harus terus-menerus perlu dipantau oleh penyedia jasa layanan itu sendiri atau pihak eksternal untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan efisien. Hal ini didasari juga oleh masih TINGINYA NIAT KORUPSI pada pegawai publik karena kondisi eksternal (kondisi masyarakat) dan internal pegawai publik itu sendiri. Dengan demikian para pegawai publik akan selalu mencari-cari cara untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang koruptif

 

Tags:

One response to “Pos-pos Layanan Publik Bukanlah Toko-toko Milik Pegawai Publik

  1. Mr WordPress

    July 18, 2011 at 10:43 am

    Sangat setuju dengan ide ini..

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: